Laporan Masyarakat Jadi Acuan Revitalisasi Sekolah, Kemendikdasmen Perkuat Keterbukaan Informasi Publik

JAKARTA, mediapendidikan.id  – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terus mendorong keterbukaan informasi publik dengan melibatkan masyarakat dalam pengawasan dan peningkatan kualitas layanan pendidikan. Salah satunya melalui pemanfaatan laporan masyarakat terkait kondisi sekolah rusak sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan sasaran program revitalisasi satuan pendidikan.

Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Atip Latipulhayat, dalam Uji Publik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP) Tahun 2026 yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat (KIP) di Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Dalam presentasi bertajuk “Dari Keterbukaan Informasi Menuju Partisipasi Semesta”, Atip menjelaskan bahwa keterbukaan informasi tidak hanya sebatas kewajiban pemerintah menyampaikan data kepada masyarakat, tetapi juga menjadi ruang partisipasi publik dalam memperbaiki kualitas layanan pendidikan.

Ia menegaskan, laporan masyarakat menjadi salah satu sumber informasi penting bagi kementerian dalam mengidentifikasi kebutuhan revitalisasi sekolah, selain menggunakan Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

“Hampir tiap hari kami memperoleh informasi dari masyarakat. Umpamanya ada sekolah yang ternyata kondisinya rusak, akan tetapi belum terdaftar untuk direvitalisasi. Salah satu yang kami jadikan sumber untuk melakukan revitalisasi, di samping dari data Dapodik, adalah dari laporan masyarakat,” ujar Atip.

Menurutnya, keterbukaan informasi harus dilakukan secara proaktif. Pemerintah tidak cukup hanya memberikan informasi ketika masyarakat mengajukan permohonan, tetapi perlu menyediakan informasi secara terbuka sejak awal, mulai dari persyaratan program, sasaran penerima, mekanisme layanan, lokasi kegiatan, perkembangan pelaksanaan hingga hasil yang dicapai.

Dengan keterbukaan tersebut, masyarakat dapat mengetahui sekaligus mengawasi pelaksanaan berbagai program pendidikan, termasuk revitalisasi sekolah, digitalisasi pembelajaran, dan Program Indonesia Pintar (PIP).

Dalam kesempatan itu, Atip mengungkapkan bahwa Kemendikdasmen telah menerima sebanyak 23.182 permintaan informasi publik dari 23.119 pemohon. Rata-rata waktu pemenuhan permintaan informasi tercatat 2,36 hari.

Untuk memudahkan akses informasi, Kemendikdasmen telah menyediakan sejumlah kanal layanan digital, di antaranya peta revitalisasi satuan pendidikan, informasi bantuan PIP, data realisasi bantuan sarana digital, serta platform Rumah Pendidikan.

Selain itu, tersedia pula dasbor pengaduan Unit Layanan Terpadu (ULT). Berdasarkan paparan Atip, rata-rata waktu respons pertama layanan pengaduan mencapai 1,61 jam, sedangkan rata-rata waktu penyelesaian laporan tercatat 8,82 jam.

Tidak hanya membahas keterbukaan informasi, Uji Publik Monev KIP 2026 juga menyoroti penanganan perundungan di lingkungan pendidikan. Atip menjelaskan pentingnya pendekatan catur pendidikan yang melibatkan sekolah, orang tua, masyarakat, dan media dalam mewujudkan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman.

Ia menyebutkan, portal program tersebut telah terbentuk di 14 provinsi dan 238 kabupaten/kota sebagai bagian dari upaya memperkuat kolaborasi dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan nyaman.

Kemendikdasmen juga memberikan perhatian terhadap maraknya penyebaran hoaks dan misinformasi, termasuk konten yang memanfaatkan kecerdasan artifisial (AI). Untuk mengantisipasi hal tersebut, kementerian menyediakan laman khusus klarifikasi hoaks melalui situs resmi serta akun Instagram Jaga Pendidikan.

Sementara itu, dari sisi tata kelola, Kemendikdasmen terus memperkuat pelayanan informasi publik melalui sistem Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) berjenjang sebagaimana diatur dalam Permendikdasmen Nomor 23 Tahun 2025 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.

Saat ini, terdapat 111 PPID pelaksana yang tersebar di berbagai wilayah, terdiri atas 34 BPMP/BBPMP, tujuh UPT vokasi, 34 UPT Guru dan Tenaga Kependidikan, 30 balai atau kantor bahasa, serta enam unit utama.

Kepala Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat (BKHM) Kemendikdasmen, Yudhistira Nugraha, yang turut mendampingi Wamendikdasmen Atip Latipulhayat, menekankan pentingnya kesamaan arah komunikasi di seluruh unit kerja tanpa mengabaikan karakteristik dan kebutuhan masyarakat di masing-masing daerah.

“Perlu ada pesan utama dan strategi komunikasi yang baik. Pendekatannya tidak harus seragam karena setiap daerah memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda. Yang penting, informasi yang kita berikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ujar Yudhistira.

Ia menambahkan, BKHM terus mendorong koordinasi antara PPID Utama, unit utama, dan UPT agar penyampaian informasi publik memiliki arah dan pesan yang selaras. Meski demikian, setiap unit di daerah tetap diberikan ruang untuk menyesuaikan strategi komunikasi dengan kondisi masyarakat setempat.

Melalui penguatan keterbukaan informasi dan partisipasi masyarakat, Kemendikdasmen berharap pengelolaan program pendidikan semakin transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Keterlibatan publik juga diharapkan menjadi bagian penting dalam mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. (Ad)